MENDORONG KETERLIBATAN PERAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DI KALIMANTAN TIMUR

B2P2EHD (Samarinda, 12 April 2019) pada hari Rabu, 11 April 2019, Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) membuka acara Workshop dengan Tema “Mencari Terobosan Kebijakan Untuk Mendorong Keterlibatan Peran Swasta Dalam Pembangunan Rendah Karbon di Kalimantan Timur” yang diselenggarakan di Hotel Selyca Mulia Samarinda.

Peserta berjumlah kurang lebih 60 orang yang berasal dari berbagai Instansi Pusat yaitu Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim, Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Regional,Lokal dan Sektoral, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Biro Infrastruktur dan Sumberdaya Alam Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pertambangan dan Enegri Provinsi Kalimantajn Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman, Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda, Kesatuan Pemangkuan Hutan DAS Belayan, Kesatuan Pemangkuan Hutan Santan, Assosiasi Pengusahan Hutan Indonesia Kaltim, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim, Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) dan sejumlah Perusahaan Swasta yang terkait serta Kelompok Tani Tambak Anggana.

Tujuan dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion ini adalah :
1. Mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian untuk mendukung pembangunan rendah karbon di Kalimantan Timur.
2. Merumuskan rekomendasi kebijakan rendah karbon masing-masing sector di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Mendorong keterlibatan peran swasta dalam pembangunan rendah karbon di Kalimantan Timur.
Untuk mendukung komitmen tersebut, para pihak terkait khususnya di sector kehutanan, pertambangan, perkebunan dan pengelolaan mangrove di sector kelautan dan perikanan telah merumuskan berbagai kebijakan dan rencana kegiatan penurunan emisi.
Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan diantaranya terkait penataan pemberian izin dan non perizinan di bidang pertambangan, kehutanan, dan perkebunan kelapa sawit, disusunnya rencana regulasi terkait kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan lain-lain.

Berdasarkan ERPD Provinsi Kalimantan Timur, penurunan emisi akan dilakukan melalui berbagai strategi diantaranya adalah perbaikan tata kelola lahan dan hutan, perbaikan system administrasi perizinan dan monitoring pengelolaan hutan lestari, pengurangan tingkat deforestasi dan degradasi hutan di areal konsesai, penyediaan pekerjaan alternative untuk masyarakat lokal, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.

Khusus di tingkat lapangan (site local), aksi penurunan emisi dilakukan melalui kegiatan pengelolaan HCV di sector perkebunan, penerarapan RIL dan zero burning system di sector kehutanan, reklamasi lahan bekas tambang dan rehabilitasi DAS di sector pertambangan serta pengembangan teknik silvofishery dan ekowisata dalam pengelolaan mangrove. Namun demikian pelaksanaannya masih menghadapi tantangan besar,diantaranya belum efektifnya perencanaan berbasis spasial dan tata kelola pemerintahan, rendahnya produktivitas kegiatan usaha berbasis lahan, serta terbatasnya kesempatan pekerjaan alternative bagi masyarakat lokal.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) bekerjasama dengan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) melalui program FCPF World Bank telah melaksanakan kegiatan penelitian terkait program pembangunan rendah karbon di Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2017, dalam rangka mendukung rencana penurunan emisi 91.3 juta ton CO2 dalam periode lima tahun (2020-2024) sebagaimana tercantum dalam ERPD. Kegiatan penelitian difokuskan untuk mengkaji kebijakan pada sector kehutanan,perkebunan,pertambangan dan pengelolaan mangrove yang dapat meningkatkan peran sector swasta sebagai pelaku utama ditingkat lapang dalam program penurunan emisi di Provinsi Kalimantanh Timur. (RFN& KHA)

Sumber Berita : TOR Workshop