Gagasan Kemitraan Multi Pihak (KMP) Mulai Diadopsi Dalam Membangun Kesepakatan Inisiatif Model Tingkat Tapak (Prototype Initiative) di Delta Mahakam
B2P2EHD (Samarinda, 16/08/2018) Saat ini Balai-balai di lingkup Badan Litbang dan Inovasi (BLI) KLHK mengelola 35 KHDTK/HPP yang kondisi dan eksistensinya mengalami tekanan dan konflik yang cukup serius. Permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan pada KHDTK yang dikelola dihadapkan dengan serangkaian masalah yang sangat sulit: pemanfaatan sumber daya alam dan hutan yang berlebihan; perubahan iklim; kemiskinan masyarakat sekitar hutan yang berkelanjutan; tuntutan tenurial masyarakat terhadap penggunaan dan penguasaan lahan hutan yang semakin meningkat. Cara yang selama ini terjadi dalam membuat keputusan bersamaan dengan mekanisme pengelolaan kawasan hutan, dari tingkat tapak ke tingkat yang lebih 
tinggi – gagal untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.
Kemitraan Multi Pihak (KMP) lingkungan hidup dan kehutanan merupakan sebuah istilah khusus untuk inisiatif-inisiatif yang membawa kombinasi dari masyarakat, pelaku-pelaku dari pihak pemerintahan, pengusaha dan komunitas tertentu yang bekerja pada ambisi dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan. KMP ini melibatkan para pemangku kepentingan yang memiliki peran, kepentingan dan pengaruh terhadap kawasan hutan tertentu dalam proses dialog, membangun kepercayaan, belajar bersama, pengambilan keputusan bersama dan tindakan kolaboratif.
Aplikasi inovasi dari proses menuju KMP, secara mendasar, menjadi alasan bahwa kita dalam hal ini B2P2EHD merupakan satu kelompok pelaku yang menyadari bahwa kita tidak dapat mencapai tujuan dan ambisi untuk mengelola KHDTK, mendukung KPH atau bentang alam lainnya tanpa bekerja sama dengan orang atau pihak lain. Terkadang kita menyadari bahwa untuk membuat dan melaksanakan kebijakan yang efektif harus mencari nasihat dan bekerja dalam kemitraan dengan pelaku-pelaku lain. Untuk melakukan hal ini harus ada keterlibatan dalam cara-cara baru dengan penerima manfaat atau jasa, pembuat kebijakan dan aktivis lingkungan dan sosial. LSM sangat beragam dan beberapa di antaranya sangat sengaja mengambil pendekatan konfrontatif. Banyak pihak lain yang belajar bahwa mereka dapat mencapai tujuan terbaik dengan menciptakan, atau terlibat dalam proses di mana mereka secara konstruktif membantu pemerintah untuk melakukan perubahan.
KMP ini dalam aplikasinya diharapkan akan membawa manfaat terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, teknologi, lingkungan hidup dan kehutanan yang terfokus kepada perubahan transformatif. Dengan hal-hal tersebut dimaksudkan akan terjadi perubahan yang inovatif, melintasi batas-batas, membuka jebakan masalah dan konflik serta memungkinkan masyarakat, komunitas tertentu dan organisasi atau lembaga yang ada berperilaku dengan cara-cara baru dan lebih efektif.
Dalam prakteknya, gagasan ini mulai diaplikasikan dalam Program Kemitraan di Delta Mahakam dalam upaya membangun Kesepakatan Inisiatif Model Tingkat Tapak (Prototype Initiative) untuk Rencana Aksi Jangka Pendek 2018-2020 di Delta Mahakam. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa terlibat dan sebagai pihak yang mempunyai peran, fungsi dan kepentingan untuk ikut memberikan kontribusi dan aksi nyata dalam pengelolaan Delta Mahakam yang lebih baik. Di mulai dari tahap inisiasi program, B2P2EHD menjadi lembaga yang memberikan konsultasi dan narasumber dalam proses penyusunan Pemetaan Inisiatif Model, Indikator Pembangunan Inisiatif hingga penyusunan Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Inisiatif Model Pengelolaan Delta Mahakam.
Beberapa rangkaian proses perjalanan dalam upaya perubahan pengelolaan Delta Mahakam yang lebih baik serta untuk mewujudkan upaya membangun kerjasama dan kemitraan di kawasan tersebut dilakukan Pertemuan Multi Pihak Dalam Kerangka Kemitraan Pengelolaan Delta Mahakam di Samarinda pada tanggal 14 Agustus 2017 dan Kesepakatan Pembangunan Hijau pada Governors’ Climate and Forests (GCF) Annual Meeting pada tanggal 27 September 2017 di Balikpapan. Kedua pertemuan tersebut diinisiasi dan dilaksanakan oleh Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan untuk menyepakati model inisiatif Pengelolaan Delta Mahakam dengan Pengembangan Program Kemitraan Delta Mahalam disertai penyerahan Pengelolaan Pusat Informasi Mangrove (PIM) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2017 di Desa Saliki, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara.
Selanjutnya pada tanggal 14 Pebruari 2018 dilakukan pertemuan dalam rangka percepatan Kaltim Green melalui Kesepakatan Pembangunan Hijau (Green Growth Compact/GGC) dengan membangun Kesepakatan Inisiatif Model Tingkat Tapak (Prototype Initiative) untuk Rencana Aksi Jangka Pendek 2018-2020 di Delta Mahakam. Seluruh pertemuan multi pihak ini dihadiri oleh berbagai pihak baik dari kalangan pemerintah, dinas terkait, akademisi, perusahaan migas yang beroperasi di wilayah Delta Mahakam, perangkat desa dan kecamatan, LSM Lingkungan, tokoh masyarakat dan media massa.
Diharapkan selama pertemuan-pertemuan tersebut, pertemuan selanjutnya dan kegiatan-kegiatan yang disepakati akan menjadi tindakan kolaboratif yang merupakan hasil dari proses dialog, membangun kepercayaan, belajar bersama dan pengambilan keputusan bersama dalam rangka mendukung pengelolaan Delta Mahakam yang berkelanjutan.
Kontributor/penulis berita:
Tien Wahyuni (Peneliti Sosiologi Lingkungan dan Kehutanan-B2P2EHD Samarinda)
